ZonaSumut.co, Simalungun, Riuh seleksi pengangkatan Gamot di Nagori Sigodang kini berubah menjadi bisik-bisik penuh kecurigaan. Di balik proses yang seharusnya menjadi ruang lahirnya pelayanan publik yang jujur dan berintegritas, justru muncul dugaan praktik “jual kursi” yang menyeret nama pejabat kecamatan.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebut, proses seleksi Gamot di wilayah Kecamatan Panei Kabupqten Simalungun diduga tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan peserta. Isu adanya setoran uang belasan hingga puluhan juta rupiah disebut menjadi pembicaraan hangat warga dalam beberapa hari terakhir.
Seorang peserta seleksi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sempat percaya bahwa peluang kelulusannya sudah “diamankan”. Ia bahkan mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp15 juta kepada pihak yang disebut memiliki jalur terhadap proses seleksi.
Bukan sekadar janji biasa, sumber tersebut mengaku sempat diyakinkan bahwa urusan panitia hingga jawaban ujian bisa diarahkan. Dengan kata lain, hasil seleksi disebut seolah sudah dapat diatur sebelum ujian selesai digelar.
Namun kenyataan berkata lain. Nama peserta tersebut justru tidak muncul dalam daftar kelulusan. Ironisnya, beredar kabar bahwa ada peserta lain yang diduga menyerahkan uang lebih besar hingga mencapai Rp20 juta dan akhirnya dinyatakan lolos menjadi Gamot.
Kabar itu langsung memantik kemarahan warga. Sebab jika benar terjadi, maka proses pengangkatan perangkat desa bukan lagi soal kapasitas dan pengabdian, melainkan soal siapa yang paling besar menyetor uang.
Merasa ada permainan sejak awal, sumber tersebut mengaku telah mengambil langkah antisipasi. Ia disebut diam-diam merekam percakapan dengan oknum pejabat kecamatan yang diduga membahas soal uang dan kelulusan. Rekaman itu kini dikabarkan mulai beredar terbatas dan disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu membuka dugaan praktik kotor di balik seleksi Gamot.
Di tengah mencuatnya isu tersebut, sikap tertutup pihak kecamatan justru menambah tanda tanya publik. Saat wartawan mencoba meminta klarifikasi kepada Camat Panei, Ronal Simarmata, upaya konfirmasi disebut tidak mendapat respons. Bahkan nomor wartawan diduga langsung diblokir.
Bagi masyarakat, sikap bungkam itu dianggap memperkeruh suasana. Sebab pejabat publik seharusnya hadir memberi penjelasan, bukan menghindar dari pertanyaan.
Kini desakan mulai mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Warga meminta dugaan praktik transaksional dalam seleksi Gamot dibuka secara terang-benderang agar jabatan pelayanan masyarakat tidak berubah menjadi ladang bisnis kekuasaan. EA
