Zonasumut.co, Batu Bara — Pernyataan klarifikasi panitia MTQ dalam media pemberitaan bahagianews.com 18/5/2026. Kami hadir langsung di lokasi dan memahami konteks pembicaraan secara utuh. Tidak ada agenda ataupun penyampaian resmi terkait pemecatan PPPK. Jadi jangan sampai potongan kalimat dijadikan alat untuk membangun opini liar,” ujar salah satu panitia MTQ, dapat sorotan tajam dari pemerhati politik Syahnan Afriansyah, SH
Pasalnya, polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait statement kontroversial bupati batu bara terkait gaji PPPK menjadi beban APBD Batu Bara sehingga ada wacana pemecatan massal itu merupakan statement Baharuddin Siagian sebagai Bupati Batu Bara di agenda resmi pemerintah kabupaten Batu Bara.
“Dari mana panitia bisa meyimpulkan acara MTQ Tahun 2026 bukan menjadi agenda resmi? Sedangkan jelas kegiatan itu dilaksanakan atas nama pemerintah kabupaten Batu Bara dan dibuka oleh Wakil Bupati dan di tutup langsung oleh Bupati, apalagi kegiatan itu dilaksanakan menggunakan APBD Batu Bara tahun anggaran 2026”.ujar syahnan
“Saya rasa oknum panitia yang keliru telah menyebutkan MTQ bukan agenda resmi pemkab”. Tegas Syahnan
“Saya juga sudah tanya dengan salah satu pejabat, beliau juga katakan itu merupakan agenda resmi pemkab Batu Bara”.
“Publik tidak sedang mempertanyakan rundown acara MTQ. Yang dipersoalkan adalah apakah benar ada ucapan yang menyinggung ancaman terhadap PPPK atau tidak. Itu yang harus dijawab secara terang,” ujar pengamat politik Syahnan.
Ia menilai klarifikasi panitia justru terkesan menggiring opini seolah persoalan selesai hanya karena tidak tercantum dalam agenda kegiatan. Menurutnya, logika tersebut dinilai tidak relevan, sebab sebuah pernyataan kontroversial tetap bisa terjadi meski bukan bagian dari susunan acara resmi.
Syahnan juga mendesak Bupati Batu Bara “Kalau memang tidak ada wacana pemecatan masal ribuan tenaga PPPK kabupaten Batu Bara saya minta Bupati untuk segera keluarkan pernyataan tertulis terkait nasib tenaga PPPK kita bukan malah berlindung di balik alasan ‘tidak ada agenda resmi’,” tutup Syahnan. (RD)
