Zonasumut.co Batu Bara – Pemerhati politik, Syahnan Afriansyah, S.H., menilai peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Batu Bara harus diperkuat sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, Kominfo tidak boleh hanya menjadi corong yang menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, tetapi juga harus berani menyampaikan informasi terkait program-program yang mengalami kendala, keterlambatan, maupun belum terealisasi.
“Kominfo harus menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menyampaikan capaian dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat, namun di sisi lain juga berkewajiban memberikan informasi secara terbuka mengenai program-program yang belum berjalan sesuai rencana, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang,” ujar Syahnan.
Ia menilai, selama ini pemberitaan yang dipublikasikan Kominfo Kabupaten Batu Bara lebih banyak didominasi kegiatan seremonial, seperti rapat, kunjungan kerja, dan agenda protokoler kepala daerah. Padahal, masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan berbagai program yang menyentuh kepentingan mereka secara langsung.
“Salah satu fungsi utama Kominfo adalah membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Bukan sekadar mempublikasikan kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik,” tambahnya.
Syahnan mencontohkan program pemberian insentif bagi bilal mayit dan guru ngaji yang sebelumnya sempat berjalan. Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, penyaluran insentif tersebut kini tidak lagi diterima oleh para penerima manfaat.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya soal tidak adanya lagi penyaluran insentif, tetapi masyarakat juga tidak memperoleh penjelasan resmi mengenai status program tersebut. Apakah dihentikan, ditunda, sedang dievaluasi, atau memang akan dilanjutkan. Ketidakjelasan informasi seperti inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak perlu khawatir menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu program, karena masyarakat pada dasarnya lebih menghargai kejujuran dan transparansi daripada ketidakpastian informasi.
“Kominfo harus hadir sebagai pusat informasi publik yang kredibel. Jangan hanya menyampaikan kabar baik, tetapi juga menjelaskan apabila ada program yang belum berjalan, mengalami hambatan, atau memerlukan penyesuaian. Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegas Syahnan.
Ia berharap Kominfo Kabupaten Batu Bara dapat mengoptimalkan perannya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menyajikan informasi yang objektif, transparan, dan berimbang. Menurutnya, pemerintahan yang baik bukan hanya dinilai dari keberhasilan program yang dijalankan, tetapi juga dari keberanian menyampaikan kondisi riil kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak publik atas informasi.
(Red)
