Zonasumut.co, Batu Bara –Aksi unjuk rasa di Kantor Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Senin (18/5/2026), berlangsung panas. Warga bersama mahasiswa turun langsung mempertanyakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang dinilai tidak transparan.
Sorotan utama tertuju pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Warga mempertanyakan munculnya kewajiban utang puluhan juta rupiah kepada pemasok pupuk dan pestisida. Bagi mereka, persoalannya bukan hanya kerugian, tetapi minimnya keterbukaan sejak awal—mulai dari perencanaan usaha hingga pertanggungjawaban hasilnya.
Kecurigaan semakin menguat karena tidak semua pihak yang dianggap mengetahui kondisi keuangan hadir memberikan penjelasan. Hal ini memicu anggapan adanya informasi yang tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Di sisi lain, pengelolaan aset desa ikut dipertanyakan. Sejumlah fasilitas milik desa diketahui berada di luar lingkungan kantor desa, sehingga menimbulkan kesan lemahnya pengawasan. Warga menilai, aset publik seharusnya berada di bawah kontrol yang jelas dan dapat diakses untuk kepentingan bersama, bukan berada di pihak tertentu tanpa penjelasan terbuka.
Penjelasan dari pihak pemerintah desa yang menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional dan penyelesaian kewajiban keuangan belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Justru, muncul pertanyaan lanjutan mengenai batas kewenangan dan mekanisme yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.
Situasi sempat memanas ketika terjadi perdebatan antara massa aksi dan sebagian warga yang mempertanyakan tujuan demonstrasi. Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait cara menyikapi persoalan desa.
Aparat kepolisian akhirnya turun tangan untuk meredam situasi agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Melalui musyawarah yang dilakukan setelah aksi, disepakati bahwa persoalan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Namun bagi warga, persoalan utamanya bukan sekadar penyelesaian cepat, melainkan kejelasan: bagaimana uang desa dikelola, bagaimana aset dijaga, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab. (EA)
