Zonasumut.co,— Rencana pemerintah membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan (lapas) memicu penolakan keras dari kalangan mahasiswa. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara menilai kebijakan ini sebagai langkah keliru yang berpotensi merusak fungsi dasar kampus.
Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi DPD IMM Sumut, Yuda Syahputra, menyatakan bahwa kampus tidak seharusnya dijadikan pusat produksi makanan massal, apalagi dalam skala besar.
“Ini kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kampus bukan dapur umum, dan tidak boleh dipaksa menjadi bagian dari aktivitas industri,” ujarnya tegas.
Dinilai Menyimpang dari Fungsi Pendidikan
IMM menilai rencana tersebut berpotensi menggeser orientasi kampus dari pusat pengembangan ilmu pengetahuan menjadi ruang operasional non-akademik. Aktivitas dapur skala besar dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Menurut mereka, jika kebijakan ini tetap dijalankan, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan akademik karena adanya aktivitas tambahan yang tidak relevan dengan pendidikan dan riset.
Potensi Kepentingan Tersembunyi
Selain itu, IMM juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik rencana tersebut. Penggunaan fasilitas kampus seperti lahan dan utilitas negara dinilai rawan disalahgunakan jika melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaannya.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ada potensi besar menjadi proyek yang menguntungkan segelintir pihak,” kata Yuda.
Ketiadaan penjelasan rinci dari
pemerintah mengenai mekanisme pengelolaan semakin memperkuat kecurigaan tersebut.
Dampak Langsung pada Aktivitas Mahasiswa
IMM memperingatkan bahwa keberadaan dapur MBG di dalam kampus dapat mengganggu aktivitas belajar. Mereka menilai operasional dapur akan membawa konsekuensi seperti peningkatan lalu lintas distribusi, kebisingan, serta potensi limbah yang mengganggu kenyamanan lingkungan akademik.
“Mahasiswa butuh ruang belajar yang kondusif, bukan lingkungan yang dipenuhi aktivitas produksi,” tambahnya.
Sorotan pada Kebijakan Tenaga Kerja
Dalam aspek ketenagakerjaan, IMM juga mengkritik rencana pelibatan warga binaan lapas dalam operasional dapur. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat luas yang masih membutuhkan pekerjaan.
“Seharusnya program ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat, bukan justru memprioritaskan tenaga dari dalam lapas,” tegas Yuda.
Minta Pemerintah Hentikan dan Kaji Ulang
DPD IMM Sumatera Utara mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana tersebut dan melakukan kajian ulang secara komprehensif. Mereka menegaskan bahwa program MBG harus tetap berada pada jalur sosial dan tidak merusak fungsi institusi pendidikan.
“Kalau dipaksakan, ini akan jadi preseden buruk bagi tata kelola kampus ke depan,” tutup Yuda.
Penolakan ini menambah daftar kritik terhadap implementasi program MBG.
Pemerintah kini dituntut untuk memberikan kejelasan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan.EA
