Zonasumut.co, Batu Bara — Pernyataan Bupati Batu Bara saat penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tahun 2026 mendadak menjadi sorotan tajam publik. Di hadapan peserta dan tamu undangan, Bupati Batu Bara diduga melontarkan pernyataan keras terkait tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ucapan, “Kalau bisa saya pecat, saya pecat semuanya.”
Ucapan tersebut langsung memicu reaksi luas di tengah masyarakat dan kalangan tenaga PPPK. Pengamat politik Syahnan Afriansyah, SH menilai pernyataan itu tidak pantas disampaikan di ruang publik karena menyangkut nasib ribuan tenaga kerja yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Polemik semakin menguat karena pernyataan tersebut muncul di tengah isu membengkaknya belanja pegawai dan persoalan kemampuan keuangan daerah. Publik pun mulai mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap tenaga PPPK yang sebelumnya direkrut melalui mekanisme resmi pemerintah”. Tutur Syahnan
Lebih lanjut dirinya menilai ucapan tersebut mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam pengelolaan anggaran daerah. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam proses penerimaan PPPK jika pada akhirnya keberadaan mereka justru dianggap menjadi beban anggaran.
“Kalau memang dari awal daerah tidak siap secara anggaran, kenapa rekrutmen PPPK tetap dilakukan? Jangan sampai tenaga PPPK dijadikan kambing hitam atas persoalan keuangan daerah,” ujar Syahnan.
Selain menuai kritik, pernyataan itu juga dianggap dapat menimbulkan keresahan psikologis di kalangan tenaga PPPK yang saat ini menggantungkan penghasilan dan masa depan keluarganya dari status kerja tersebut.
Dalam kaca mata politik, publik kini menilai seharunya kepala daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terlebih terkait aparatur pemerintah. Sebab, ucapan seorang kepala daerah memiliki dampak besar terhadap stabilitas birokrasi dan kepercayaan publik. Tutup Syahnan
Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara terkait maksud lengkap pernyataan tersebut. Namun, desakan agar Bupati Batu Bara memberikan penjelasan terbuka terus menguat guna menghindari spekulasi dan kegaduhan yang lebih luas di tengah masyarakat.(HF)
